PP Nomor 40 Tahun 2025

(1) Pemerintah Pusat danl atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan penguatan
kelembagaan ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (8) huruf f untuk mendukung tercapainya tujuan,
sasaran, dan strategi kebijakan energi nasional.
(2) Penguatan . . .
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
(21 Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilaksanakan dengan:
a. menyempurnakan sistem kelembagaan dan layanan
birokrasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
serta peningkatan koordinasi lintas sektoral antar
kementerian/lembaga di bidang Energi;
b. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar
organisasi dan lembaga di bidang keenergian dalam
rangka mempercepat penguasaan dan penerapan
teknologi Energi;
c. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar
organisasi dan lembaga di bidang keenergian dalam
rangka mempercepat pemberdayaan sumber daya
manusia yang siap kerja di bidang Energi;
d. memberikan dukungan pembiayaan untuk penguatan
peran organisasi dan lembaga di bidang keenergian di
pusat dan daerah, termasuk untuk Dewan Energi
Nasional;
e. memastikan akuntabilitas dan transparansi serta
peran kelembagaan dengan mengintegrasikan fungsi
dan kewenangan kelembagaan di tingkat pusat dan
daerah;
f. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
pada kelembagaan Energi di pusat dan daerah dalam
Pengelolaan Energi yang berkelanjutan;
g. memperkuat kapasitas organisasi bidang Energi di
tingkat provinsi yang bertanggung jawab dalam
perencanaan, pengembangan, dan Pengelolaan Energi
di daerah; dan/atau
h. meningkatkan kapasitas dan peran Pemerintah
Daerah dalam implementasi kebijakan energi nasional,
rencana umum energi nasional, dan rencana umum
energi daerah, serta Pengelolaan Energi di daerahnya.
(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam
menangani dan mengatasi permasalahan Pengelolaan
Energi yang meliputi:
a. pemantauan dan antisipasi kondisi krisis Energi
dan/ atau darurat Energi;
b. penyediaan lapangan kerja yang terjadi akibat
implementasi transisi Energi;
c. implementasi . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
c. implementasi standarisasi produk dan pemanfaatan
hasil inovasi bidang Energi;
d. penyelesaian pembebasan dan tumpang tindih lahan
untuk keperluan pengembangan dan pembangunan
sarana dan prasarana Industri Energi; dan
e. permasalahan Pengelolaan Energi lainnya.