PP Nomor 26 Tahun 2025

dan bupati/u'ali kota sesuai dengan
tl) Menteri, gubernur,
kervenangannya membangun sistcm informasi
perencarlaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
(2) Sistem informasi pe rencanaan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
a. sistem informasi perencanaan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat nasional;
b. sistem informasi perencanaan Pcrlindungan clan
Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat provinsi; dan
c. sistem informasi perencanaan Perlindungan clan
Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat
kabupaten kota.
/
(3) Sistem informasi perencanaan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup paling sedikit memi-lat:
a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
b. u'ilavah Ekoregion;
c. Daya Dukung l,ingkungan Hidup dan Dat'a Tampturg
Lirrgkungan Hidup;
d. RPPLH; dan
e. hasil ...
PRES IDEN
REPIJBLIK INDONESIA
.. A
e hasil pemanl.auan dan evaluasi perencanaan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasai 50
Menteri/ kepala lembagzr pemerintah nonkementerian dan
pemerintah ciaerah yang menvelcnggarakan perencanaan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Ilidup melakukan
pertukaran infcrrmasi melalui sistem inftrrmasi perencanaan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.