PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf a wajib memuat paling sedikit:
a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penerima
Jaminan;
b. uraian manfaat Penjaminan atau Penjaminan
Syariah;
c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima
Jaminan, dan Terjamin;
d. cara pembayaran IJP atau IJK;
e. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya
pembayaran IJP atau IJK;
f. pembatalan kontrak perjanjian kerja sama, baik
dari pihak Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Penjaminan Syariah maupun
Penerima Jaminan, termasuk syarat dan
penyebabnya;
g. dasar perhitungan Klaim, syarat, dan tata cara
pengajuan Klaim, termasuk bukti pendukung yang
diperlukan dalam pengajuan Klaim;
h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah
Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Penjaminan Syariah;
i. hak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah dalam penagihan kepada
Terjamin setelah Klaim dibayar;
j. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
k. bahasa yang digunakan sebagai acuan dalam hal
terjadi sengketa atau beda pendapat untuk
- 14 -
Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang
dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf a dilarang memuat ketentuan:
a. Penerima Jaminan atau Terjamin tidak dapat
melakukan upaya hukum sehingga Penerima
Jaminan atau Terjamin harus menerima
penolakan pembayaran Klaim; dan/atau
b. pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam
hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan
perjanjian kerja sama.