PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
Syariah wajib memiliki pembagian risiko dengan
Penerima Jaminan dalam penyelenggaraan penjaminan
Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah, dan penjaminan transaksi dagang.
(2) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung
Penerima Jaminan untuk penjaminan Kredit,
Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25%
(dua puluh li ma persen) dari nilai saldo outstanding
Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan
Prinsip Syariah pada saat timbulnya hak Klaim.
(3) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
Syariah wajib menetapkan risiko yang ditanggung
Penerima Jaminan untuk penjaminan transaksi dagang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari nilai kontrak pada saat timbulnya
hak Klaim.
(4) Bagian risiko yang ditanggung Penerima Jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib
dicantumkan dalam Sertifikat Penjaminan atau
Sertifikat Kafalah.
(5) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
Syariah dilarang menerima pertanggungan risiko atas
bagian risiko yang ditanggung Penerima Jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Bagian Kedua
Sanksi Administratif