PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dilakukan dengan
cara:
a. penjaminan langsung; atau
b. penjaminan tidak langsung.
(2) Penjaminan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan paling
sedikit sebagai berikut:
a. terdapat permohonan Penjaminan atau
Penjaminan Syariah dari calon Terjamin kepada
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah;
b. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin
yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Penjaminan Syariah;
c. terdapat persetujuan penjaminan calon Terjamin
oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah;
d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah; dan
e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau
Sertifikat Kafalah.
(3) Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan
paling sedikit sebagai berikut:
a. terdapat perjanjian kerja sama antara calon
Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan
atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
b. terdapat permohonan Penjaminan atau
Penjaminan Syariah dari calon Terjamin melalui
calon Penerima Jaminan;
c. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin
yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah; dan
e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau
Sertifikat Kafalah.
(4) Dalam pelaksanaan pemberian penjaminan tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
- 13 -
Syariah tetap dapat melakukan analisis kelayakan
calon Terjamin.
(5) Dalam melakukan analisis kelayakan calon Terjamin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat
(3) huruf c untuk kegiatan usaha penjaminan Kredit,
Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjami nan Syariah wajib memastikan kualitas Kredit,
Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah dalam kategori lancar pada saat dimulainya
penjaminan.
(6) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
Syariah dapat menolak permohonan Penjaminan atau
Penjaminan Syariah dari calon Terjamin jika
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
Syariah menilai calon Terjamin tidak memenuhi
persyaratan penjaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3).
(7) Ketentuan mengenai analisis kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c
dapat dilakukan secara penjaminan otomatis bersyarat
untuk penyaluran Kredit, Pembiayaan, atau
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah sampai
dengan Rp50.0 00.000,00 (lima puluh juta rupiah).