PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Lembaga Penjamin wajib memiliki situs web.
(2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a. izin usaha;
b. struktur organisasi dan nama pejabat Lembaga
Penjamin paling sedikit Dewan Komisaris, dewan
pengawas syariah (jika ada), Direksi, komite yang
dibentuk Lembaga Penjamin, dan pejabat satu
tingkat di bawah Direksi;
c. alamat, jaringan kantor cabang, alamat surat
elektronik, nomor telepon kantor, dan nama
pejabat kantor cabang;
d. ringkasan informasi produk dari seluruh produk
yang dipasarkan;
e. prosedur dan cara bertransaksi;
f. informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian
pengaduan;
g. daftar agen penjamin yang aktif;
h. penerapan tata kelola perusahaan yang termuat
dalam laporan tahunan;
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
j. informasi mengenai UUS bagi Perusahaan
Penjaminan yang memiliki UUS; dan
k. informasi lainnya yang telah diwajibkan oleh
ketentuan peraturan perundang - undangan
dan/atau kebutuhan dari Lembaga Penjamin.
(3) Lembaga Penjamin wajib melakukan pengkinian
informasi yang disajikan dalam situs web sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari
- 19 -
kerja setelah terjadi perubahan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif