MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 22 Tahun 2025

Tentang

Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Sedang dibacaPasal 19Pasal 19 dari 35
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
22Nomor
2025Tahun Terbit
35Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 19 dari 35
54%
TEKS RESMI

Pasal 19

Dalam hal Bank dan KPBLN:
a. melakukan koreksi Laporan Insidental atas hasil audit
oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan; dan/atau
b. menyampaikan koreksi Laporan Insidental sebelum
batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
Bank dan KPBLN dikecualikan dari pengenaan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (3).
BAB V
PENGGABUNGAN LAPORAN DALAM LAPORAN BERKALA
DAN LAPORAN INSIDENTAL

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
BankDisebut dalam Pasal 19

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…

 IkanDisebut dalam Pasal 19

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 PenggabunganDisebut dalam Pasal 19

Penggabungan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 19

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045