PERATURAN OJK Nomor 22 Tahun 2025

(1) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan
Berkala sampai dengan batas penyampaian Laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
per Laporan.
- 7 -
(2) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan informasi
secara lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 berdasarkan temuan Bank, KPBLN,
atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
Laporan.
(3) Dalam hal terdapat penyampaian informasi dalam
Laporan Berkala yang tidak lengkap dan tidak akurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga
mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada:
a. Laporan yang sama; dan/atau
b. Laporan lain,
sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan
terhadap kesalahan isian lain pada Laporan yang sama
dan/atau Laporan lain.
(4) Bank dan KPBLN yang telah dikenai sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), tetap wajib menyampaikan
Laporan dan/atau koreksi Laporan.
(5) Bank dan KPBLN yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
(6) Dalam hal Bank dan KPBLN telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Bank dan KPBLN dapat dikenai sanksi
administratif berupa:
a. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
b. larangan untuk menerbitkan produk atau
melaksanakan aktivitas baru; dan/atau
c. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam
penilaian tingkat kesehatan Bank.
(7) Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas
syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank atau
pemimpin KPBLN melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi
administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Per aturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga
jasa keuangan.