PERATURAN OJK Nomor 22 Tahun 2025

(1) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan
Insidental sampai dengan batas waktu penyampaian
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor
perbankan.
(2) Dalam hal ketentuan peraturan perundang - undangan
di sektor perbankan tidak menetapkan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan Laporan
Insidental setelah batas akhir penyampaian Laporan
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
per Laporan .
(3) Bank dan KPBLN yang tidak menyampaikan data
dan/atau informasi secara lengkap dan akurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan
temuan Bank, KPBLN, atau Otoritas Jasa Keuangan
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan data
dan/atau informasi dan paling banyak
Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) per Laporan .
(4) Bank dan KPBLN yang telah dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan di sektor perbankan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), tetap wajib menyampaikan
Laporan dan/atau koreksi Laporan.
- 9 -
(5) Bank dan KPBLN yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
(6) Dalam hal Bank dan KPBLN telah dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Bank dan KPBLN dapat dikenai sanksi
administratif berupa:
a. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
b. larangan untuk menerbitkan produk atau
melaksanakan aktivitas baru; dan/atau
c. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam
penilaian tingkat kesehatan Bank.
(7) Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas
syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank atau
pemimpin KPBLN melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi
administratif berupa larangan sebagai pihak utama
sesuai dengan Per aturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga
jasa keuangan.