MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKES

PERMENKES Nomor 13 Tahun 2025

Tentang

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sedang dibacaPasal 11Pasal 11 dari 18
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
13Nomor
2025Tahun Terbit
18Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 11 dari 18
61%
TEKS RESMI

Pasal 11

(1) Metode standar ketenagaan minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b digunakan
untuk menghitung kebutuhan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
(2) Standar ketenagaan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Standar ketenagaan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku untuk Fasilitas Pelayanan
Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat.
(4) Metode standar ketenagaan minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan; dan
b. kemampuan pelayanan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KesehatanDisebut dalam Pasal 11

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan…

 Fasilitas Pelayanan KesehatanDisebut dalam Pasal 11

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan…

 IkanDisebut dalam Pasal 11

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 Pelayanan KesehatanDisebut dalam Pasal 11

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 11

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

 Pemerintah PusatDisebut dalam Pasal 11

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud…

 Tenaga KesehatanDisebut dalam Pasal 11

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan…

 Tenaga MedisDisebut dalam Pasal 11

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045