PERMENKES Nomor 13 Tahun 2025

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
menyusun Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan harus memperhatikan:
a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan
distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan ;
c. ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d. keuangan negara atau daerah;
e. kondisi demografis, geografis, dan sosial budaya;
dan
f. tipologi/jenis penyakit di daerah atau kebutuhan
masyarakat.
(2) Penyusunan Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memperhatikan faktor lain sesuai dengan kebutuhan
Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan , dan distribusi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada jenis
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan
kualifikasi pendidikan, jumlah, pengadaan,
dan distribusinya sesuai dengan pelayanan yang
dibutuhkan masyarakat.
(4) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhitungkan
segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ,
dan/atau paliatif sesuai dengan kebutuhan untuk
pelayanan masyarakat.
(5) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
memperhitungkan jumlah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah ,
atau masyarakat yang ada dan yang akan didirikan
termasuk Upaya Kesehatan bersumber daya
masyarakat.
(6) Keuangan negara atau daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d mempertimbangkan kemampuan
keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah , atau
sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan
regulasi yang berlaku yang dialokasikan untuk
pemenuhan dan pemerataan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan.
(7) Kondisi demografis, geografis, dan sosial budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
menggambarkan:
a. jumlah penduduk berdasarkan usia, golongan
umur, jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk ,
dan kepadatan penduduk;
b. luas wilayah dan tipologi wilayah antara lain
daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan,
termasuk kawasan hutan dan komunitas adat
terpencil; dan
c. nilai - nilai, kepercayaan, kebiasaan, tradisi, dan
praktik sosial budaya.
(8) Tipologi/jenis penyakit di daerah atau kebutuhan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan
epidemiologi penyakit dan faktor risiko penyakit.