PERMENKES Nomor 13 Tahun 2025

(1) Perencanaan Tenaga Pendukung atau Penunjang
Kesehatan diselenggarakan sebagai dasar pelaksanaan:
a. pemenuhan;
b. pendayagunaan; dan
c. kesejahteraan Tenaga Pendukung atau Penunjang
Kesehatan.
(2) Penyusunan Perencanaan Tenaga Pendukung atau
Penunjang Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah atau pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau institusi lain bidang kesehatan melalui
pendekatan institusi dengan menggunakan metode:
a. analisis beban kerja kesehatan; dan/atau
b. standar ketenagaan minimal.
(3) Metode analisis beban kerja kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk
menghitung kebutuhan Tenaga Pendukung atau
Penunjang Kesehatan berdasarkan pada beban kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau unit kerja milik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau
masyarakat.
(4) Metode standar ketenagaan minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk
menghitung kebutuhan Tenaga Pendukung atau
Penunjang Kesehatan sesuai dengan standar
ketenagaan minimal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang baru atau akan didirikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.
(5) Standar ketenagaan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 4 ) me ngacu pada ketentuan standar
ketenagaan minimal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang ditetapkan oleh Menteri.
(6) Penyusunan Perencanaan Tenaga Pendukung atau
Penunjang Kesehatan dilakukan dengan
memperhatikan kerja sama dan sinergi antar
pemangku kepentingan dengan memanfaatkan Sistem
Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem
Informasi Kesehatan Nasional.
BAB III
PENGADAAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum