Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Perhitungan alokasi Dana BOK per daerah sampai
dengan t ahun 2026 dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. kebutuhan daerah;
b. kemampuan keuangan daerah;
c. kinerja daerah;
d. insentif dan disinsentif; dan
e. jumlah penerima dan besaran tunjangan
khusus.
(2) Perhitungan alokasi Dana BOK per daerah mulai
tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. usulan pemerintah daerah;
b. hasil penilaian pemerintahan pusat terhadap
usulan pemerintah daerah;
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk subjenis BOK Tunjangan Khusus, juga
mempertimbangkan jumlah penerima dan besaran
tunjangan khusus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian hasil
penilaian dan formula teknis Dana BOK ditetapkan
oleh Menteri.
4. Setelah ayat (2) Pasal 5, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
TunjanganDisebut dalam Pasal 4Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
