PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
371, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup
pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional
dan perjanjian internasional, serta koordinasi negosiasi
pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian
internasional yang meliputi hukum dan perjanjian
kewilayahan mencakup penegasan batas darat, penetapan
batas laut, kerja sama kelautan, kerja sama lintas batas,
serta implementasi hukum dan pengelolaan ruang udara
dan antariksa;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup
pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional
dan perjanjian internasional, serta koordinasi negosiasi
pembentukan norma hukum dan/atau perjanji an
internasional yang meliputi hukum dan perjanjian
kewilayahan mencakup penegasan batas darat, penetapan
batas laut, kerja sama kelautan, kerja sama lintas batas,
serta implementasi hukum dan pengelolaan ruang udara
dan antariksa;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di
bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
luar negeri dalam lingkup pembentukan dan
penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian
internasional, serta koordinasi negosiasi pembentu kan
norma hukum dan/atau perjanjian internasional yang
meliputi hukum dan perjanjian kewilayahan mencakup
penegasan batas darat, penetapan batas laut, kerja sama
kelautan, kerja sama lintas batas, serta implementasi
hukum dan pengelolaan ruang udara dan an tariksa;
d. pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa di bidang
hukum dan perjanjian kewilayahan yang mencakup
penegasan batas darat, penetapan batas laut, kerja sama
kelautan, kerja sama lintas batas, serta implementasi
hukum dan pengelolaan ruang udara dan antariksa;
e. pemberian panduan substantif dan fasilitasi kebijakan di
bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
luar negeri dalam lingkup pembentukan dan
penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian
internasional, serta koordinasi negosiasi pembentuk an
norma hukum dan/atau perjanjian internasional yang
meliputi hukum dan perjanjian kewilayahan mencakup
penegasan batas darat, penetapan batas laut, kerja sama
kelautan, kerja sama lintas batas, serta implementasi
hukum dan pengelolaan ruang udara dan ant ariksa;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
luar negeri dalam lingkup pembentukan dan
penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian
internasional, serta koordinasi negosiasi pemben tukan
norma hukum dan/atau perjanjian internasional yang
- 95 -
meliputi hukum dan perjanjian kewilayahan mencakup
penegasan batas darat, penetapan batas laut, kerja sama
kelautan, kerja sama lintas batas, serta implementasi
hukum dan pengelolaan ruang udara dan antariksa; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat.