PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 383, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan
Keamanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup
pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional
dan perjanjian internasional, serta koordinasi negosiasi
pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian
internasional yang meliputi hukum dan perjanjian
pertahanan, keamanan, politik, kerja sama penegakan
hukum, terorisme, hak asasi manusia, hukum diplomatik
dan kekonsuleran, serta hukum pidana internasional;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup
pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional
dan perjanjian internasional, serta koordinasi negosiasi
pembentukan norma hukum dan/atau perjanji an
internasional yang meliputi hukum dan perjanjian
pertahanan, keamanan, politik, kerja sama penegakan
hukum, terorisme, hak asasi manusia, hukum diplomatik
dan kekonsuleran, serta hukum pidana internasional;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di
bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
- 99 -
luar negeri dalam lingkup pembentukan dan
penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian
internasional, serta koordinasi negosiasi pembentukan
norma hukum dan/atau perjanjian internasional yang
meliputi hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan,
politik , kerja sama penegakan hukum, terorisme, hak asasi
manusia, hukum diplomatik dan kekonsuleran, serta
hukum pidana internasional;
d. pemberian advokasi dan penyelesaian sengketa di bidang
hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan, politik, kerja
sama penegakan hukum, terorisme, hak asasi manusia,
hukum diplomatik dan kekonsuleran, serta hukum pidana
internasional;
e. pemberian panduan substantif dan fasilitasi kebijakan di
bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
luar negeri dalam lingkup pembentukan dan
penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian
internasional, serta koordinasi negosiasi pembentuk an
norma hukum dan/atau perjanjian internasional yang
meliputi hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan,
politik, kerja sama penegakan hukum, terorisme, hak asasi
manusia, hukum diplomatik dan kekonsuleran, serta
hukum pidana internasional;
f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
luar negeri dalam lingkup pembentukan dan
penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian
internasional, serta koordinasi negosiasi pemben tukan
norma hukum dan/atau perjanjian internasional yang
meliputi hukum dan perjanjian pertahanan, keamanan,
politik, kerja sama penegakan hukum, terorisme, hak asasi
manusia, hukum diplomatik dan kekonsuleran, serta
hukum pidana internasional; dan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat.