PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan koordinasi perencanaan kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan serta pelaksanaan pengadaan dan
pengangkatan aparatur sipil negara di Kementerian dan
Perwakilan Republik Indonesia;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan pengembangan
karir, penilaian dan pengembangan kompetensi, manajemen
talenta, dan kinerja aparatur sipil negara di Kementerian
dan Perwakilan Republik Indonesia;
c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem
informasi sumber daya manusia Kementerian dan
Perwakilan Republik Indonesia;
d. koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan dalam,
perpindahan antar dan pemberhentian dari jabatan di
Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
e. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kepangkatan,
gelar jabatan dan gelar diplomatik, serta pelantikan dalam
jabatan di Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
f. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan mutasi dan
penugasan sumber daya manusia di Kementerian dan
Perwakilan Republik Indonesia, serta pengisian jabatan
pimpinan tinggi di Kementerian berdasarkan sistem merit;
g. penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan rencana kebutuhan,
pelaksanaan pengadaan, dan manajemen pegawai setempat;
h. koordinasi dan pelaksanaan urusan pemberian
penghargaan, pembinaan dan penegakan disiplin, serta
penyiapan perumusan kebijakan teknis layanan
kesejahteraan dan pelindungan pegawai di lingkungan
Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
i. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan administrasi
pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara di
Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia;
j. penyusunan pedoman teknis di bidang pengelolaan aparatur
sipil negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan
Republik Indonesia;
k. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
Biro; dan
l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Biro.
- 22 -