PORTAL REGULASIPERMENPERIN
PERMENPERIN Nomor 10 Tahun 2025
Tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kakao Bubuk Secara Wajib
Sedang dibacaPasal 39Pasal 39 dari 62
☰Daftar Isi Regulasi62 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →10Nomor
2025Tahun Terbit
62Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 39 dari 62
63%
TEKS RESMI
Pasal 39
(1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 8 , tim melakuk an:
a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir
dengan dokumen pendukung; dan
b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang
diajukan.
(2) Dalam hal ditemukan :
a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan
dokumen pendukung; dan/atau
b. ketidaklayakan antara permintaa n penggunaan
Tanda SNI yang diajukan dan dokumen
pendukung,
tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan
klarifikasi.
(3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak disampaikannya permintaa n
klarifikasi.
(4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada
Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 39
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
IkanDisebut dalam Pasal 39Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PemohonDisebut dalam Pasal 39Pemohon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
PenerbitDisebut dalam Pasal 39Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
PermohonanDisebut dalam Pasal 39pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
Tanda SNIDisebut dalam Pasal 39Tanda SNI adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara