Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 8
(1) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifkasi
tipe 1 (satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b d ilakukan melalui :
a. tinjauan permohonan; dan
b. pengujian kesesuaian mutu dengan ketentuan
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1).
(2) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap contoh
Kakao Bubuk yang diambil setiap lot/batch .
(3) Setiap lot/batch sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:
a. total jumlah produk si Kak a o Bubuk sesuai
dengan pemesanan untuk Kakao Bubuk produksi
dalam negeri ; atau
b. jumlah produk sesuai dengan pemesanan dan
yang akan diekspor pada setiap pengapalan
( shipment ) untuk Kakao Bubuk produksi luar
negeri.
Istilah Terkait
Pemesanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Pengujian KesesuaianDisebut dalam Pasal 8Pengujian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
Penilaian KesesuaianDisebut dalam Pasal 8Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
PermohonanDisebut dalam Pasal 8pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara