PERMENPERIN Nomor 10 Tahun 2025

(1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 1 ayat (1) huruf b harus memenuhi
persyaratan:
a. melakukan kegiatan usaha industri Kakao
Bubuk;
b. memiliki merek sendiri untuk produk Kakao
Bubuk kelas 30 (tiga puluh) ;
c. memilik i dan menggunakan fasilitas produksi
paling sedikit berupa:
1. fasilitas penyimpanan bahan baku, bahan
penolong, dan Kakao Bubuk;
2. fasilitas penggiling bungkil kakao; dan
3. fasilitas pengemas an;
d. memiliki peralatan uji paling sedikit berupa:
1. peralatan uji kehal usan; dan
2. peralatan uji kadar air;
e. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO
9001:2015 atau sistem manajemen keamanan
pangan; dan
f. memiliki Perwakilan Resmi.
(2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
a. ditunjuk o leh Produsen di Luar Negeri sebagai
perwakilannya di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan
bertanggung jawab atas merek untuk produk
Kakao Bubuk kelas 30 (tiga puluh) dari Produsen
di Luar Negeri;
c. mengu asai gudang di kot a/kabupaten yang sama
atau kota/ kabupaten terdekat dengan tempat
kedudukan Perwakilan Resmi;
d. dapat berti n dak sebagai importir untuk produk
Kakao Bubuk hasil produksi Produsen di Luar
Negeri; dan
e. memiliki akun SIINas.
(3) Perwakilan R esmi seba gaimana dimaksud pada ayat
(2):
a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri ;
atau
b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di
Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri
yang diwakili merupakan:
1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi
dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang
diwakili;
2. anak perusahaan dari induk perusahan yang
sama dengan Perwakilan Resmi dan
Produsen di Luar Negeri lainnya yang
diwakili; atau
3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
(4) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
- 11 -
a. melakukan kegiatan usaha industri Kakao
Bubuk; dan
b. memiliki saham di anak perusahaan.
(5) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan
Resmi.
(6) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertindak
dan t idak berfungsi sebagai importir :
a. Perwakilan Resmi dapat menunjuk paling banyak
2 (dua) perusahaan importir untuk setiap
pemohonan Sertifikasi SNI dengan sistem
sertifikasi tipe 5 (tiga) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ; atau
b. Perwakilan Resmi hanya dapat menunjuk 1 (satu)
perusahaan importir untuk setiap permohonan
sertifikasi SNI dengan sistem sertifikasi tipe 1
(satu) b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1 ) huruf b .
(7) Perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan
Resmi.
(8) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti
Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI
berakhir, Sertifikat SNI yang diterbitka n melalui
sistem sertifikasi tipe 5 (lima) dinyatakan berakhir
masa berlakunya.