PERPRES Nomor 4 Tahun 2026

(1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dilakukan jika masyarakat:
a. memiliki . . .
SK No l888l0A
NEPUBLIK INDONESIA
-13-
a. memiliki dan/ atau mengelola Lahan Sawah yang
ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang
dilindungi; dan
b. tidak memohon rekomendasi perubahan
penggunaan tanah pada Lahan Sawah yang
dilindungi sampai dengan penetapan
kawasan/ lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
l2l
ayat (1) dapat berupa:
a. frskal; dan
b. nonliskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a dapat berupa:
a. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
b. penyediaan sarana dan prasarana Irigasi;
c. pemberian bantuan finansial;
d. fasilitasi kredit usaha rakyat;
e. keringanan pembayaran jaminan sosial;
f. penyediaan asuransi pertanian; dan/ atau
g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b dapat berupa:
a. percepatan sertifikasi tanah;
b. fasilitasi pemasaran gabah/beras;
c. pemberian penghargaan; dan/atau
d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Bentuk insentif yang akan diberikan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dibahas dalam Tim Terpadu.
(6) Pemberian insentif yang telah dibahas dan diputuskan
dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.