PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 65 Tahun 2025
Tentang
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara
Sedang dibacaPasal 49Pasal 47 dari 112
☰Daftar Isi Regulasi112 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
65Nomor
2025Tahun Terbit
112Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 47 dari 112
42%
TEKS RESMI
Pasal 49
(l) 7-ona US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
hunrf a berupa alokasi ruang Laut yang memiliki
potensi pengembangan Pertambangan minyak dan gas
bumi.
7-ona U5 . . .
l2l
PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA
(21 hnaU5 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berada
di sebegran perairan sebelah selatan Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Gas BumiDisebut dalam Pasal 49
Gas Bumi adalah istilah dalam hukum minyak dan gas bumi yang menjelaskan sumber daya minyak atau gas bumi,…
Minyak dan Gas BumiDisebut dalam Pasal 49Minyak dan Gas Bumi adalah istilah dalam hukum minyak dan gas bumi yang menjelaskan sumber daya minyak atau…
PengembangDisebut dalam Pasal 49Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…
PertambanganDisebut dalam Pasal 49Pertambangan adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
RuangDisebut dalam Pasal 49Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045