PERPRES Nomor 65 Tahun 2025

kepulauan
Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur laut
6O huruf b,
Indonesia I dimaksud dalam Pasal
kePulauan
Peraturan Ruang untuk alur laut
Pasal 60
Indonesia II sebagaimana dimaksud dalam
untuk alur laut
huruf c, dan Peraturan Pemanfaatan Ruang
dalam
kepulauan Indonesia III sebagaimana dimaksud
Pasal 60 huruf d meliPuti:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
menuju
l. lalu lintas kapal dari dan/atau
Pelabuhan;
2 . pemeliharaan Alur-PelaYaran;
3 sarana bantu navigasi PelaYaran;
4 penelitian dan pendidikan;
alat
5 ikan
sesuai
ikan yang
dengan ketentuan Peraturan
undangan;
untuk rute jalur
6. pemanfaatan Alur-Pelayaran
kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
7. pemanfaatan Alur- Pelayaran oleh Masyarakat;
pada Alur-
8. kenavigasian
Pelayaran;
9. pembatasan . . .
NIitrIIEFTIf,
9 pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi
pada Alur-Pelayaran dan perlintasan yang
berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau
melintasi Kawasan Konservasi di laut sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang pelayaran;
10. pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional;
11. pelaksanaan hak lintas Alur [aut kepulauan
Indonesia;
12. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing
dalam melaksanakan hak lintas Alur Laut
kepulauan melalui Alur Laut yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan di bidang pelayaran;
13. kegiatan pengawasan, , dan
pengamanan di rute perairan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
14. pelestarian ekosistem lingkungan Laut;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan pipa dan/ atau kabel bawah Laut;
dan/atau
2. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai
dan/ atau fungsi Alur- PelaYaran;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
2 pembuangan sampah dan limbah;
3 penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan
yang bersifat statis dan alat bantu
ikan yang bersifat menetap;
4. Wisata Bahari yang instalasi
dan/ atau bangunan yang bersifat menetap;
5, kegiatan yang tidak mendukung dan dapat
menggEmggu fungsi Alur-Pelayaran;
6, pendirian dan/atau penempatan bangunan dan
instalasi di Laut kecuali untuk fungsi navigasi;
dan/atau
7. pembudidayaan ikan.
Pasal 63...
SK No l9l288A
BLIK INDONESTA