MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 94 Tahun 2025

Tentang

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

Sedang dibacaPasal 24Pasal 24 dari 26
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
94Nomor
2025Tahun Terbit
26Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 24 dari 26
92%
TEKS RESMI

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Mitra Distribusi yang telah ditetapkan dan ditunjuk
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara
Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 304), dinyatakan masih
t etap berlaku sampai dengan dilakukan pemberhentian
Mitra Distribusi;
b. persetujuan pendahuluan calon Mitra Distribusi untuk
Pembangunan Sistem Elektronik Mitra Distribusi yang
telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang
Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berit a Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304), dinyatakan
masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka
waktu persetujuan pendahuluan pembangunan Sistem
Elektronik; dan
c. calon Mitra Distribusi yang masih dalam proses penetapan
dan penunjukan, diproses sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PenjualDisebut dalam Pasal 24

Penjual adalah pihak yang berkewajiban menyerahkan barang dan menjamin hak pembeli sesuai perjanjian jual beli. Uraian ini merupakan…

 Surat UtangDisebut dalam Pasal 24

Surat Utang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan perdata, perikatan, atau transaksi antar pihak. Makna, ruang…

 UtangDisebut dalam Pasal 24

Utang adalah kewajiban seseorang atau badan untuk memenuhi pembayaran atau prestasi kepada pihak lain berdasarkan perikatan yang sah.…

 Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 24

Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara. Uraian…

 IkanDisebut dalam Pasal 24

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 PenetapanDisebut dalam Pasal 24

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 24

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PersDisebut dalam Pasal 24

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045