☰Daftar Isi Regulasi26 Pasal

PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 94 Tahun 2025

Tentang

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

Sedang dibacaPasal 19Pasal 19 dari 26

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

94Nomor

2025Tahun Terbit

26Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 19 dari 26

73%

TEKS RESMI

Pasal 19

(1) Dalam penerbitan SUN dan penjualan dengan cara
Pengumpulan Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Direktur Jenderal atas nama Menteri
menetapkan:
a. jenis dan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau
tingkat imbal hasil ( yield ) SUN;
b. jumlah nominal SUN yang akan diterbitkan;
c. hasil penjualan SUN; dan
d. ketentuan dan persyaratan SUN.
(2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan terkait
penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PemesananDisebut dalam Pasal 19

Pemesanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

PenjualDisebut dalam Pasal 19

Penjual adalah pihak yang berkewajiban menyerahkan barang dan menjamin hak pembeli sesuai perjanjian jual beli. Uraian ini merupakan…

DirekturDisebut dalam Pasal 19

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

IkanDisebut dalam Pasal 19

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

PenerbitDisebut dalam Pasal 19

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

PenetapanDisebut dalam Pasal 19

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

PersDisebut dalam Pasal 19

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPengacaraPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPMK Nomor 105 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 2Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanPutusan PN Gunung Sitoli Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Gst — Anak, Turut Serta Merampas NyawaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelSokhiatulo Laia Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Nias SelatanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium