MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 94 Tahun 2025

Tentang

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik

Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 26
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
94Nomor
2025Tahun Terbit
26Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 26
8%
TEKS RESMI

Pasal 2

(1) Menteri menerbitkan SUN di Pasar Perdana Domestik.
(2) SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam bentuk:
a. SUN yang Diperdagangkan; atau
b. SUN yang Tidak Diperdagangkan.
(3) SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam mata uang rupiah atau dalam valuta asing.
(4) SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penjualan dengan cara Pengumpulan Pemesanan.
(5) Dalam penerbitan SUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan penjualan dengan cara Pengumpulan Pemesanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri
menentukan bentuk SUN, struktur produk SUN, sasaran
Investor, Pemesanan Pembelian, serta ketentuan dan
persy aratan SUN yang diterbitkan.
(6) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penjualan SUN
dengan cara Pengumpulan Pemesanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk mandat kepada
Direktur Jenderal.
- 5 -
(7) Penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dibantu oleh Mitra Distribusi.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PemesananDisebut dalam Pasal 2

Pemesanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

 PenjualDisebut dalam Pasal 2

Penjual adalah pihak yang berkewajiban menyerahkan barang dan menjamin hak pembeli sesuai perjanjian jual beli. Uraian ini merupakan…

 DirekturDisebut dalam Pasal 2

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 2

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 MandatDisebut dalam Pasal 2

Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi…

 PembeliDisebut dalam Pasal 2

Pembeli adalah pihak yang berkewajiban membayar harga dan berhak menerima barang sesuai perjanjian jual beli. Uraian ini merupakan…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 2

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 PersDisebut dalam Pasal 2

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045