MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 31 Tahun 2026

Tentang

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan

Sedang dibacaPasal 15Pasal 14 dari 27
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
31Nomor
2026Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 14 dari 27
52%
TEKS RESMI

Pasal 15

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
selrtor dan utilitas sebaqaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a diatur dengan peraturan kepala
daerah.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
sektor perumahan dan utilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b, huruf e, dan huruf f diatur
dengan peraturan menteri yang
urusa$ pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
sektor perumahan dan utilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf c dan huruf d diatur dengan
peraturan menteri yang urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
sektor dan utilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf g dan huruf h diatur dengan
peraturan menteri yang urusan
pemerintahan di bidang dan suburusan
pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan
lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
dan/ atau peraturan kepala daerah sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KonsesiDisebut dalam Pasal 15

Konsesi adalah keputusan persetujuan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pihak lain untuk pengelolaan fasilitas umum, sumber daya alam, atau…

 EnergiDisebut dalam Pasal 15

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika.

 InformasiDisebut dalam Pasal 15

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

 Kawasan PermukimanDisebut dalam Pasal 15

Kawasan Permukiman adalah bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat…

 Kepala DaerahDisebut dalam Pasal 15

Kepala Daerah adalah gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, atau wali kota untuk kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 15

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 MineralDisebut dalam Pasal 15

Mineral adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…

 PekerjaDisebut dalam Pasal 15

Pekerja adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045