PP Nomor 31 Tahun 2026

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republiklndonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang
diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau
setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan
kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu
kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan
kegiatan sehari-hari.
6. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat
KPD adalah kartu identitas yang dimiliki oleh setiap
Penyandang Disabilitas yang terdaftar dalam Data
Nasional Penyandang Disabilitas.
7. Insentif adalah dukungan dan/atau fasilitas yang
diberikan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah
untuk peran serta perusahaan dalam
penghormatan, pelindungan, dan hak
Penyandang Disabilitas.
BABII ...
SK No29436lA
PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA
-3-
BAB II
PEMBERI DAN PENERIMA KONSESI