MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 31 Tahun 2026

Tentang

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan

Sedang dibacaPasal 25Pasal 21 dari 27
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
31Nomor
2026Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 21 dari 27
78%
TEKS RESMI

Pasal 25

(1) Insentif diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
l2l
kepada:
a, perusahaan swasta yang memberikan Konsesi bagi
Penyandang Disabilitas;
b. perusahaan . . .
SK No 277587 A
.l
IrJ NEEtrtrEIA
- 11-
b. perusahaan swasta yang mempekerjakan
Disabilitas; dan
c pariwisata yang Jasa
pedalanan wisata yang mudah diakses oleh
Disabilitas,
sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KonsesiDisebut dalam Pasal 25

Konsesi adalah keputusan persetujuan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pihak lain untuk pengelolaan fasilitas umum, sumber daya alam, atau…

 Konsesi bagi Penyandang DisabilitasDisebut dalam Pasal 25

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas adalah potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, atau…

 Penyandang DisabilitasDisebut dalam Pasal 25

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang…

 IkanDisebut dalam Pasal 25

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 PariwisataDisebut dalam Pasal 25

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,…

 PekerjaDisebut dalam Pasal 25

Pekerja adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 25

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 25

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045