MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 31 Tahun 2026

Tentang

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan

Sedang dibacaPasal 27Pasal 23 dari 27
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
31Nomor
2026Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 23 dari 27
85%
TEKS RESMI

Pasal 27

(1) Orang perseorangan, badan hukum, organisasi
Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi
dunia usaha, atau kelompok masyarakat menyampaikan
usulan calon penerima Insentif kepada
menteri/pimpinan lembaga atau kepala daerah.
Kepala daerah juga dapat menyampaikan usulan calon
l2l
penerima Insentif kepada menteri/ pimpinan lembaga.
(3) Menteri/pimpinan lembaga atau kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melakukan seleksi terhadap usulan calon
penerima Insentif.
(4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
persiapan, penelaahan, serta verifikasi dan validasi.
(5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga atau kepala
daerah.
(6) Ketentuan...
SK No2?7586A
FEPUEUK INDONESIA
-12-
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan bentuk
Insentif diatur dengan peraturan menteri/ pimpinan
Iembaga dan/ atau peraturan kepala daerah sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
BAB V
PENDANAAN

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Penyandang DisabilitasDisebut dalam Pasal 27

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang…

 Badan HukumDisebut dalam Pasal 27

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 IkanDisebut dalam Pasal 27

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 Kepala DaerahDisebut dalam Pasal 27

Kepala Daerah adalah gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, atau wali kota untuk kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 27

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Orang PerseoranganDisebut dalam Pasal 27

Orang Perseorangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 PendanaDisebut dalam Pasal 27

Pendana adalah istilah dalam layanan pendanaan, pembiayaan, atau jaminan yang berkaitan dengan pemberian dana, biaya, penagihan, data peminjam,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 27

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045