PP Nomor 31 Tahun 2026

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam
(5)
Pasal 8 ayat l2l huruf a, ayat (3), ayat (4), dan ayat
yang menyelenggarakan
diatur dengan peraturan menteri
urusan pemerintahan di bidang transportasi dan/ atau
peraturan kepala daerah sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
(2) Ketentuan...
SK No277592A
REPUEUK INDONESIA
-6-
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
sektor transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (21 huruf b diatur dengan peraturan kepala
daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
sektor darat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis
pemberian Konsesi pada sektor transportasi darat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urus€rn pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Konsesi pada
sektor transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (21 huruf e diatur dengan peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 1O
Konsesi pada sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c meliputi:
a, harga atas tarif pelayanan kesehatan yang tidak dijamin
dalam program jaminan kesehatan nasional, pr,ogram
jaminan sosial lainnya, dan skema pendanaan lain yang
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. premi iuran asuransi kesehatan yang
oleh perusahaan asuransi swasta.