MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 31 Tahun 2026

Tentang

Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan

Sedang dibacaPasal 8Pasal 8 dari 27
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
31Nomor
2026Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 8 dari 27
30%
TEKS RESMI

Pasal 8

(1) Konsesi pada sektor transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas subsektor:
a. darat;
b. laut;
c. udara; dan
d.
Konsesi pada subsektor transportasi darat sebagaimana
l2l
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. tarif untuk perjalanan dalam negeri;
b. biaya parkir;
c. biaya tarif tol;
d. biaya bahan bakar minyak nonsubsidi; dan
e. biaya pembuatan surat izin mengemudi.
(3) Konsesi pada subsektor transportasi laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. tarif untuk perjalanan dalam negeri; dan
b. pas kendaraan.
(4) Konsesi pada subsektor transportasi udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a, tarif untuk perjalanan dalam negeri; dan
b. biaya parkir untuk kendaraan penumpang di bandar
udara.
(s) Konsesi pada subsektor transportasi perkeretaapian
(1)
sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d meliputi
harga untuk perjalanan kereta api perkotaan, antarkota,
dan kereta api bandar udara.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KonsesiDisebut dalam Pasal 8

Konsesi adalah keputusan persetujuan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pihak lain untuk pengelolaan fasilitas umum, sumber daya alam, atau…

 Bahan Bakar MinyakDisebut dalam Pasal 8

Bahan Bakar Minyak adalah istilah dalam hukum minyak dan gas bumi yang menjelaskan sumber daya minyak atau gas…

 Bandar UdaraDisebut dalam Pasal 8

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk pesawat udara mendarat dan…

 IzinDisebut dalam Pasal 8

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

 JalanDisebut dalam Pasal 8

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…

 Kereta ApiDisebut dalam Pasal 8

Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana lain, yang bergerak…

 ParkirDisebut dalam Pasal 8

Parkir adalah istilah dalam hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana,…

 PerkeretaapianDisebut dalam Pasal 8

Perkeretaapian adalah istilah dalam hukum perkeretaapian yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak, kewajiban, atau…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045