PP Nomor 40 Tahun 2025

(1) Cadangan Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf c wqiib disediakan untuk jenis Energi
Final yang dikonsumsi secara luas dan
terus-menerus serta tersedia sistem
penyimpanannya.
(21 Cadangan Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disediakan oleh Penyedia Energi untuk
menjamin kontinuitas pasokan Energi.
(3) Penyediaan...
PRESIOEN
PUEL]K INDONES]A
_32_
(3) Penyediaan Cadangan Operasional oleh Penyedia
Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi
bahan bakar padat, bahan bakar cair, bahan bakar
gas, pengoperasian listrik, dan/ atau Penyimpanan
Energi.
(4) Jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan
Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kebijakan Pendukung dalam Mewujudkan
Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional
Paragraf 1
Penyediaan Tenaga Listrik
Pasal22
(1) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) huruf a diutamakan dengan pemanfaatan
sumber energi terbarukan dan Sumber Energi setempat.
pada
l2l Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
(4) Badan Usaha, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat
berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimalsud pada ayat berdasarkan
l2l
ketentuan produksi tenaga listrik yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) termasuk interkoneksi Sistem
Tenega Listrik setempat atau antar daerah atau antar
pulau.
(6) Usaha. . .
Erf+Ifd{N
K INDONESIA
(6) Usaha penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha,
koperasi, dan swadaya masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) termasuk alokasi risiko yang
diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara
perusahaan listrik milik negara selaku pembeli dengan
Badan Usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat selaku
penjual.
(71 Ketentuan pelaksanaan penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan
ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.