UU No. 1 Tahun 2011

(1) Perencanaan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:
a. perencanaan pengembangan lingkungan hunian
perkotaan;
b. perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru
perkotaan; atau
c. perencanaan pembangunan kembali lingkungan
hunian perkotaan.

(2) Perencanaan pengembangan lingkungan hunian
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup:
a. penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi
lingkungan hunian perkotaan dengan
memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
b. penyusunan rencana peningkatan pelayanan
lingkungan hunian perkotaan;
c. penyusunan rencana peningkatan keterpaduan
prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan
hunian perkotaan;
d. penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
e. penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan
berkembangnya lingkungan hunian yang tidak
terencana dan tidak teratur.

(3) Perencanaan …

(3) Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup:
a. penyusunan rencana penyediaan lokasi
permukiman;
b. penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana,
dan utilitas umum permukiman; dan
c. penyusunan rencana lokasi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

(4) Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan
Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan
skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas
umum.

(5) Perencanaan pembangunan lingkungan hunian baru
perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan penetapan lokasi pembangunan
lingkungan hunian baru yang dapat diusulkan oleh
badan hukum bidang perumahan dan permukiman atau
pemerintah daerah.

(6) Lokasi pembangunan lingkungan hunian baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan
keputusan bupati/walikota.

(7) Penetapan lokasi pembangunan lingkungan hunian baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
berdasarkan hasil studi kelayakan;
a. rencana pembangunan perkotaan atau perdesaan;
b. rencana penyediaan tanah; dan
c. analisis mengenai dampak lalu lintas dan
lingkungan

Pasal 67 …