Pasal 52
(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi dan pengelolaan pencatatan dan
urusan tata naskah dinas, serta tata persuratan
Kementerian.
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, perencanaan,
sumber daya manusia, tata laksana, kearsipan, pengelolaan
barang milik/kekayaan negara, persuratan,
kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan sistem
pengendalian intern Biro.
(3) Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Jenderal
mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi
penyusunan perencanaan, pengelolaan sumber daya
manusia, organisasi, sistem pengendalian intern, dan
reformasi birokrasi internal di lingkungan Sekretariat
Jenderal, serta analisis data dan pelaporan.
Bagian Kelima
Biro Perencanaan dan Organisasi
Istilah Terkait
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi,…
KearsipanDisebut dalam Pasal 52Kearsipan adalah istilah dalam hukum kearsipan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau…
PersDisebut dalam Pasal 52Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
RumahDisebut dalam Pasal 52Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuni, dan…
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045