PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Subdirektorat Investigasi Keuangan Negara Pusat I mempunyai
tugas:
a. pada kementerian negara/lembaga dalam lingkup tugas
Ditjen PKN I, Ditjen PKN II, dan Ditjen PKN III , untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk
melaksanakan pene laahan informasi awal
pemeriksaan investigatif, penelahaan informasi awal
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian negara, pemeriksaan investigatif,
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
- 409 -
kerugian negara, dan pemberian ketera ngan ahli
terkait kerugian negara;
3. mengelola permintaan pemeriksaan investigatif,
permintaan pemeriksaan investigatif dalam rangka
penghitungan kerugian negar a, dan permintaan
pemberian keterangan ahli dari instansi yang
berwenang ;
4. memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan
kegiatan penelaahan informasi awal pemeriksaan
investigatif dan penelaahan informasi awal
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian negara ;
5. memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan
investigatif dan pemeriksaan investigatif dalam
rangka penghitungan kerugian negara;
6. memantau tindak lanjut atas laporan hasil
pemeriksaan investigatif dan laporan hasil
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian negara yang disampaikan ke pada instansi
yang berwenang;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi
pemeriksaan atas permasalahan yang berindikasi
kecurangan;
8. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaa nnya;
9. memutakhirkan database pemeriksaan investigatif,
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli ; dan
10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugas Direktorat Investigasi Keuangan Negara Pusat ;
dan
b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja
Direktorat Investigasi Keuangan Negara Pusat.