PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Bidang Pemeriksaan Aceh III mempunyai tugas:
a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota
Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh
Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener
Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabu paten Aceh Tenggara,
dan BUMD, serta lembaga terkait di lingkungan entitas
untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil
pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daer ah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah
daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan
publik berdasarkan ketentuan Pera turan Perundang -
undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL , baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan ti ndak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern
pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
y ang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem
informasi pemeriksaan ; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPK
Perwakilan Aceh.
Bagian Kesembilan
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara