PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Subdirektorat Investigasi Keuangan Daerah I mempunyai
tugas:
- 412 -
a. pada pemerintah provinsi , pemerintah kabupaten,
pemerintah kota, dan BUMD dalam lingkup tugas Ditjen
PKN V, untuk :
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. menyiapkan usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk
melaksanakan penelaahan informasi awal
pemeriksaan investigatif, penelahaan informasi awal
pemeriksaa n investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian daerah, pemeriksaan investigatif,
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian daerah, dan pemberian keterangan ahli
terkait kerugian daerah ;
3. mengelola permintaan pemeriksaan investigatif,
pe rmintaan pemeriksaan investigatif dalam rangka
penghitungan kerugian daerah , dan permintaan
pemberian keterangan ahli dari instansi yang
berwenang;
4. memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan
kegiatan penelaahan informasi awal pemeriksaan
investigatif dan penelaahan informasi awal
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian daerah ;
5. memperoleh keyakinan mutu atas hasil pemeriksaan
investigatif dan pemeriksaan investigatif dalam
rangka penghitungan kerugian daerah ;
6. memantau tindak lanjut atas laporan hasil
pemeriksaan investigatif dan laporan hasil
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian daerah yang disampaikan kepada instansi
yang berwenang;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi
pemeriksaan atas permasalahan yang ber indikasi
kecurangan;
8. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
9. memutakhirkan database pemeriksaan investigatif,
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian daerah , dan pemberian keterangan ahli;
dan
10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugas Direktorat Investigasi Keuangan Daerah ; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja
Direktorat Investigasi Keuangan Daerah.