PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 6 2 , Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Badan
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan Renstra dan RIR BPK ;
b. perumusan rencana kegiatan Badan Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Badan
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara ;
c. perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum,
bantuan hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi,
analisis dan pengembangan hukum, serta kepaniteraan
kerugian negara/daerah termasuk perangkat lunak
pelaksanaan kebijakan ;
d. perumusan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian
kerugian negara/daerah ;
e. perumusan konsep rekomendasi BPK atas penghapusan
piutang negara/daerah yang berasal dari tuntutan ganti
rugi ;
f. pembinaan dan pengembangan di bidang konsultasi
hukum, bantuan hukum, pelayanan informasi hukum,
legislasi, analisis dan pengembangan hukum, serta
kepaniteraan da lam penyelesaian kerugian
negara/daerah ;
g. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan,
dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Badan
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara ;
h. penyusunan laporan kinerja Badan Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara ;
dan
i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
- 72 -
Bagian Kedua
Susunan Organisasi