PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

(1) Subbidang Konsultasi Hukum Keuangan Negara II.A
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
konsultasi hukum keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipisahkan ;
b. memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara /daerah dan kek ayaan
negara/daerah yang dipisahkan ; dan
c. memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil
pemeriksaan maupun permasalahan hukum terkait
pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipis ahkan ,
pada Ditjen PKN II, Ditjen PKN IV , serta BPK Perwakilan
wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan .
(2) Subbidang Konsultasi Hukum Keuangan Negara II.B
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
konsultasi hukum keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipisahkan ;
b. memberikan pendapat hukum terkait pelaksanaan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara /daerah dan keka yaan
negara/daerah yang dipisahkan ; dan
c. memberikan konsultasi hukum, baik terhadap hasil
pemeriksaan maupun permasalahan hukum terkait
pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara /daerah dan
kekayaan negara/daerah yang dipis ahkan ,
pada Ditjen PKN VI, Ditjen PKN VIII dan Organisasi
Internasional , serta BPK Perwakilan w ilayah Sulawesi,
Maluku , dan Papua .