MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN BPS

PERATURAN BPS Nomor 1 Tahun 2025

Tentang

Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik

Sedang dibacaPasal 12Pasal 12 dari 22
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
1Nomor
2025Tahun Terbit
22Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 12 dari 22
55%
TEKS RESMI

Pasal 12

(1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan
secara berturut - turut untuk paling banyak 1 (satu) kali
jenjang pendidikan di atasnya setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan Tugas Belajar
berkelanjutan kepada PPK;
b. mendapat persetujuan PPK;
c. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah
cumlaude atau setara dan/atau meraih prestasi
yang diakui oleh perguruan tinggi;
d. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka
waktu Tugas Belajar; dan
e. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah
menyelesaikan Tugas Belajar.
(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berdasarkan pada rencana kebutuhan Tugas
Belajar Badan.
- 9 -
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dikecualikan untuk Tugas Belajar Mandiri Tidak
Diberhentikan.
BAB IV
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AnakDisebut dalam Pasal 12

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 GuruDisebut dalam Pasal 12

Guru adalah istilah dalam hukum profesi guru dan dosen yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan profesi,…

 IkanDisebut dalam Pasal 12

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 JalanDisebut dalam Pasal 12

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…

 Jenjang PendidikanDisebut dalam Pasal 12

Jenjang Pendidikan adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta…

 PendidikDisebut dalam Pasal 12

Pendidik adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta didik,…

 Perguruan TinggiDisebut dalam Pasal 12

Perguruan Tinggi adalah istilah dalam hukum pendidikan tinggi yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan program pendidikan…

 PermohonanDisebut dalam Pasal 12

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045