PERATURAN BPS Nomor 1 Tahun 2025

(1) PNS wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar
sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
(2) Perjanjian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
a. subjek perjanjian;
b. kesepakatan para pihak; dan
c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama
perguruan tinggi, program studi dan akreditasi
program studi, jangka waktu Tugas Belajar, hak
dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas
pelanggaran kewajiban, keadaan kahar, dan
penyelesaian sengketa.
(3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b disusun dengan mempertimbangkan sumber
pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 13.
(4) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib
menyampaikan laporan perkembangan studi secara
berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan
pendidikannya kepada kepala UPTB.
- 10 -
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), kepala UPTB memberikan nilai pelaksanaan
pekerjaan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar
Dibiayai Diberhentikan atau Tugas Belajar Mandiri
Diberhenti kan.
(6) Nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung PNS
yang bersangkutan untuk pembuatan SKP.
(7) PNS Selesai Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan
kepada kepala UPTB paling lambat 15 (lima belas)
hari ke rja sejak kelulusan.
(8) PNS Selesai Tugas Belajar wajib melaksanakan
Ikatan Dinas selama:
a. 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang disepakati
dalam perjanjian ditambah 1 (satu) tahun, bagi
PNS yang menjalani Tugas Belajar Dibiayai
Diberhentikan;
b. 1 (satu) kali ma sa pelaksanaan Tugas Belajar yang
disepakati dalam perjanjian, bagi PNS yang
menjalani Tugas Belajar Dibiayai Tidak
Diberhentikan; atau
c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar yang
disepakati dalam perjanjian, bagi PNS yang
menjalani Tugas Belajar Man diri Diberhentikan.
(9) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri Tidak
Diberhentikan tidak wajib melaksanakan Ikatan Dinas.
(10) Selama melaksanakan Ikatan Dinas, PNS tidak
diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai
PNS.
(11) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain
sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK atas
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di bidang aparatur negara.
(12) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana
dimaksud ayat (8) berakhir pada saat:
a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
b. mencapai batas usia pensiun; atau
c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
(13) PNS Selesai Tugas Belajar berkelanjutan wajib
melaksanakan I katan Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) secara kumulatif.