PORTAL REGULASIPERATURAN BPS
PERATURAN BPS Nomor 1 Tahun 2025
Tentang
Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik
Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 22
☰Daftar Isi Regulasi22 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →1Nomor
2025Tahun Terbit
22Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 22
27%
TEKS RESMI
Pasal 6
(1) UPSDM melakukan analisis usulan rencana kebutuhan
Tugas Belajar dari unit organisasi.
(2) Analisis usu lan rencana kebutuhan Tugas Belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
(3) Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan
menjadi kebutuhan Tugas Belaja r.
(4) Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh PyB untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.
(5) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, pimpinan
unit organisasi dapat mengusulkan perubahan
penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada kepala UPSDM.
- 5 -
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045