PERATURAN BPS Nomor 1 Tahun 2025

(1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program
studi yang berlaku pada masing - masing perguruan
tinggi.
- 8 -
(2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai
masa ke rja PNS.
(3) Jangka waktu Tugas Belajar dibiayai dan Tugas Belajar
Mandiri Diberhentikan dapat diperpanjang paling
banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan berdasarkan kriteria:
a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas
Belajar; dan/atau
c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan
tambahan waktu karena terdapat situasi dan
kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang
menjalani Tugas Belajar.
(5) Segala biaya ya ng timbul dalam masa perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung
jawab PNS Tugas Belajar dibiayai, kecuali
penyelenggara beasiswa bersedia untuk menanggung
pendanaan atas biaya yang berkenaan.
(6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar da pat
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dalam hal terjadi keadaan
kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang
berwenang.
(7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan
oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dan
diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu
Tugas Belajar.
(8) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas
Belajar dibiayai dan Tugas Belajar Mandiri
Diberhentikan setelah diberikan perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencabut
status Tu gas Belajar PNS yang bersangkutan .
Bagian Kelima
Tugas Belajar Berkelanjutan