PERATURAN BPS Nomor 1 Tahun 2025

(1) Pimpinan unit organisasi dapat mengusulkan
penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di
lingkungan uni t organisasinya kepada PPK dengan
disertai alasan penghentian dan data dukung yang
diperlukan.
(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :
a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar
karena keadaan kahar;
b. PNS dinyatakan tidak seha t jasmani dan rohani
oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak
memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan
Tugas Belajar berdasarkan laporan perkembangan
studi penyelenggara T ugas Belajar;
d. PNS tidak melaporkan perkembangan
pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi
peringatan tertulis;
e. PNS terbukti melakukan pemalsuan dokumen
persyaratan;
f. PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang/berat dan/atau pidana penjara/ kurungan
atas pelanggaran disiplin; dan/atau
g. PNS terbukti melakukan tindakan melawan
hukum yang dilakukan sebelum dan/atau pada
saat menjalani Tugas Belajar.
(3) PNS yang diberhentikan status Tugas Belajarnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c , huruf f ,
dan huruf g wajib mengembalikan biaya yang
dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar
kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan
perundang - undangan.
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI