PERATURAN OJK Nomor 8 Tahun 2025

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
- 8 -
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau
seluruhnya;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan
atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a.
(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama - sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf g.
(7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang
pasar modal.
BAB III
DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Tujuan, Penerbitan, Isi, dan Penyusunan Daftar Efek
Syariah Luar Negeri