PORTAL REGULASIPERMENKOP
PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2025
Tentang
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi
Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 21
☰Daftar Isi Regulasi21 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →8Nomor
2025Tahun Terbit
21Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 21
10%
TEKS RESMI
Pasal 2
(1) Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan juga diberikan
tunjangan kinerja setiap Bulan.
(2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada Kelas J abatan sesuai dengan
capaian Penilaian Kinerja Pegawai setiap Bulan
berdasarkan sistem perhitung an kinerja.
(3) Besaran tunjangan kinerja untuk calon pegawai negeri
sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
Kelas Jabatan yang dijabat.
(4) Tunjangan kinerja untuk calon pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung
sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di
Kementerian yang dibuktikan dengan surat pernyataan
melaksanakan tugas dalam jabatan .
(5) Kelas Jabatan dan besaran tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini .
SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakTerkait Pasal 2
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
TunjanganDisebut dalam Pasal 2Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
IkanDisebut dalam Pasal 2Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PeraturanDisebut dalam Pasal 2Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PersDisebut dalam Pasal 2Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
Surat PernyataanDisebut dalam Pasal 2Surat Pernyataan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks profesi hukum, kuasa, atau dokumen hukum. Makna, ruang lingkup,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara