PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2025

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organik nya
dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai Pegawai;
d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan
negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani
masa persiapan pensiun; dan/atau
e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang - undangan yang
mengatur tentang pengelolaan keuangan badan
layanan umum dan perubahannya.
(2) Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tunjangan kine rja tidak diberikan
kepada:
a. Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi
pemerintah atau penugasan di luar instansi
pemerintah;
b. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan
banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Aparatur Sipil Negara yang tid ak diizinkan masuk
kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara;
c. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat; dan/atau
d. Pegawai yang tidak membuat laporan Kinerja Pegawai
bulanan dan tidak masuk ker ja tanpa Alasan yang
Sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari atau lebih
secara terus menerus.
Bagian Keempat
Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai