PORTAL REGULASIPERMENKOP
PERMENKOP Nomor 8 Tahun 2025
Tentang
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi
Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 21
☰Daftar Isi Regulasi21 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →8Nomor
2025Tahun Terbit
21Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 7 dari 21
33%
TEKS RESMI
Pasal 7
(1) Setiap P egawai wajib membuat dokumen evaluasi periodik
Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang
merupakan realisasi c apaian k inerja P egawai setiap Bulan .
(2) Setiap P egawai yang melaksanakan tugas belajar yang
dibiayai oleh pemerintah wajib membuat dokumen
evaluasi periodik Pegawai setiap semester.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Pegawai yang:
a. sedang menjalani cuti besar;
b. sedang menjalani cuti melahirkan ; atau
c. dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang
berwenang.
(4) Persetujuan dokumen evaluasi periodik Pegawai
dilakukan oleh atasan langsung Pegawai paling lambat 5
(lima) Hari sejak berakhirnya periode penilaian.
SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 7
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Cuti MelahirkanDisebut dalam Pasal 7Cuti Melahirkan adalah hak atau pengaturan waktu tidak bekerja yang diberikan kepada pekerja sesuai syarat dan ketentuan ketenagakerjaan.…
IkanDisebut dalam Pasal 7Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
JalanDisebut dalam Pasal 7Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
KewajibanDisebut dalam Pasal 7sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
PejabatDisebut dalam Pasal 7Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
PersDisebut dalam Pasal 7Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 7Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara