MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Sedang dibacaPasal 15Pasal 15 dari 38
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
25Nomor
2025Tahun Terbit
38Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 15 dari 38
39%
TEKS RESMI

Pasal 15

(1) Pendaftaran pembubaran Persekutuan Perdata, Firma,
dan CV diajukan kepada Direktur Jenderal oleh pendiri
bersama - sama atau para sekutu melalui Notaris.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi
Badan Usaha.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran.
(4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu Persekutuan Perdata,
Firma, atau CV;
b. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan
Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
c. tujuan Persekutuan Perdata, Firma, atau CV telah
tercapai;
d. karena kehendak para sekutu; atau
e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PersDisebut dalam Pasal 15

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 Persekutuan PerdataDisebut dalam Pasal 15

Persekutuan Perdata adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 Badan UsahaDisebut dalam Pasal 15

Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 DirekturDisebut dalam Pasal 15

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 NotarisDisebut dalam Pasal 15

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 15

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045