MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Sedang dibacaPasal 10Pasal 10 dari 38
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
25Nomor
2025Tahun Terbit
38Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 10 dari 38
26%
TEKS RESMI

Pasal 10

(1) Pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 harus disampaikan kepada Direktur Jenderal
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal akta Notaris yang
memuat perubahan anggaran dasar Persekutuan Perdata,
Firma, dan CV ditandatangani.
(2) Pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi
Formulir Pendaftaran .
(3) Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV melebihi jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan
pendaftaran perubahan anggaran dasar Persekutuan
Perdata, Firma, dan CV tidak dapat diajukan kepada
Direktur Jenderal .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PersDisebut dalam Pasal 10

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 Persekutuan PerdataDisebut dalam Pasal 10

Persekutuan Perdata adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 AktaDisebut dalam Pasal 10

dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…

 Akta NotarisDisebut dalam Pasal 10

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang…

 Anggaran DasarDisebut dalam Pasal 10

Anggaran Dasar adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 DirekturDisebut dalam Pasal 10

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 IkanDisebut dalam Pasal 10

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 NotarisDisebut dalam Pasal 10

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045